Kesetaraan Vaksin dan Masalahnya

Pada 9 Desember 2021, lebih dari 8.1 juta vaksin telah disalurkan ke seluruh penjuru dunia. Walau begitu, kebanyakan vaksin tersebut berada di tangan pemerintah negara-negara berpenghasilan tinggi.

Pada 8 Desember 2021, 64.94% populasi yang berada di negara berpenghasilan tinggi setidaknya sudah mendapat satu dosis suntikan vaksin, berbanding jauh dengan negara berpenghasilan rendah yang hanya 8.35% dari total populasi yang mendapatkan vaksin.

Selain itu faktor logistik juga berperan penting dalam penyaluran vaksin bersandingan dengan harga pembelian vaksin. Hal ini menjadikan kesenjangan dalam pendistribusian vaksin.

Untuk mendapatkan angka yang cukup dalam hal vaksinasi, para ahli memperkirakan bahwa negara miskin harus menaikkan angka belanja kesehatan mereka hingga 56.6% sedangkan negara-negara kaya hanya memerlukan 0.8% kenaikan belanja kesehatan.

Dr. Peter Singer yang merupakan penasihat khusus pada direktur jenderal WHO menyatakan dalam halaman Linkedln “Setiap minggu, sekitar 50.000 orang meninggal akibat Covid-19. Sepertinya, kebanyakan dari mereka tidak tervaksin dan seharusnya (bisa dicegah) tidak terjadi kematian. Tanpa percepatan vaksinasi di seluruh dunia, jutaan akan meninggal.”

Dr. Singer menambahkan bahwa menghentikan Covid-19 bukanlah hal terakhir, melainkan menjaga agar orang-orang terhindar dari varian atau pandemi selanjutnya. Dan juga mengatasi masalah ketidakadilan struktural yang menjadi momok dalam langgengnya ketidakadilan.

Pajak Vaksin

Sebuah tulisan ilmiah oleh Dr. Andreas Brøgger Albertsen, Ph.D dari Universitas Aarhus Denmark mengajukan cara untuk mendistribusikan vaksin secara merata di seluruh dunia.

Dr. Albersten menyarankan bahwa pajak vaksin progresif dapat dimasukkan dalam biaya vaksin berdasarkan kemampuan negara yang membelinya.

Dia menggaribawahi dalam tulisannya bahwa pajak memberikan solusi yang bermanfaat daripada strategi kesetaraan vaksin yang sering dibahas. Salah satu ide umum dari strategi yang sering dibahas adalah negara-negara kaya bisa memberikan bantuan vaksin ke negara-negara miskin.

Selain itu Dr. Albertsen memberikan dua masalah dari pendekatan strategi kesetaraan yang biasa dibahas atau dilakukan negara-negara kaya. Pertama “menggunakan bantuan asing (yang ada) untuk mencukupi kebutuhan vaksin akan secara efektif mengurangi jumlah bantuan non-vaksin.” Kedua, jika hanya satu negara saja yang menaikkan angka bantuan, beban finansial akan kesetaraan vaksin tidak akan setara dan tidak tersebar secara adil.

WHO dan COVAX

Pada pertengahan 2022, WHO berharap bahwa angka vaksinasi menyentuh 70% seluruh dunia. Ini merupakan persentase yang diajukan para ahli agar Sars-CoV-2 dapat dikendalikan sepenuhnya.

Pada Januari 2021, direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menjelaskan konsekuensi akan ketidaksetaraan vaksin.

Konsekuensi ketidaksetaraan vaksin berakibat besar yang dapat membuat dunia terbelit dalam kegagalan moral yang fatal dan harga yang harus dibayar akibat kegagalan itu adalah nyawa dan kehidupan di negara-negara miskin.

Untuk mengatasi masalah ini, WHO bekerja sama dengan GAVI, CEPI dan UNICEF telah menjalin kerja sama Akses Global Vaksin Covid-19 atau COVAX.

COVAX merupakan salah satu bagian dari ACT-Accelerator, yang merupakan kolaborasi global untuk mempercepat pengembangan, produksi dan kesetaraan akses vaksin, tes, perawatan akibat Covid-19.

Pajak Vaksin

Lebih lanjut mengenai pajak vaksin ini Dr. Albertsen menjelaskan sebagaimana dikutip dari medical news today “Setiap vaksin yang dibeli, sepersekian harga yang dibayar untuk vaksin dapat disisihkan untuk mencipatakan keadilan distribusi vaksin. Dengan menggunakan skema pajak vaksin, farmasi yang menjual vaksin bertanggung jawab untuk mentransfer uang pajak itu ke COVAX”

Lebih lanjut ia menambahkan “COVAX dapat menetapkan hanya akan membeli vaksin dari perusahaan yang tunduk akan aturan pajak ini. Hal ini akan memberikan insentif untuk pembuat vaksin agar mematuhi aturan pajak dan tidak menaikkan harga vaksin bagi COVAX.”

Dr. Albertsen menambahkan bahwa penetapan pajak vaksin dilihat dari kemampuan negara yang membeli vaksin.

Harapan

Dengan skema pajak vaksin ini akan memberikan insentif bukan hanya pada negara-negara miskin melainkan juga pada perusahaan farmasi dan negara-negara kaya yang sebelum terbebani dengan memberikan bantuan pada negara miskin dapat menghemat pengeluaran mereka.

Metode bantuan asing yang sudah jamak terjadi biasanya akan menciptakan masalah-masalah lain seperti ketergantungan negara miskin bahkan masalah politik dalam negeri negara-negara penerima bantuan.

Langkah untuk pemerataan vaksin memang diperlukan mengingat ketimpangan vaksinasi di negara-negara benua Afrika sungguh tajam.

Tinggalkan Balasan

Email Anda tidak akan di publikasikan. Bidang yang ditandai * harus diisi